KEPALA KAMPUNG WAY TUBA

KABUPATEN WAY KANAN

PERATURAN KAMPUNG WAY TUBA

NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

DAFTAR KEWENANGAN KAMPUNG WAY TUBA

BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN KEWENANGAN

LOKAL BERSKALA KAMPUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA KAMPUNG WAY TUBA,

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kampung  ini yang dimaksud dengan:

1. Camat adalah Camat Gunung Labuhan
2. Kecamatan adalah Kecamatan Gunung Labuhan
3. Kepala Kampung adalah Kepala Kampung Way Tuba
4. Kampung adalah Kampung Way Tuba
5. Kewenangan Kampung adalah kewenangan yang dimiliki kampung Way Tuba
6. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa kampung atau prakarsa masyarakat kampung sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
7. Kewenangan Lokal Berskala Kampung adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat kampung yang telah dijalankan oleh kampung atau mampu dan efektif dijalankan oleh kampung atau yang muncul karena perkembangan kampung dan prakarsa masyarakat kampung.
8. Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

9. Pemerintah...
10. Pemerintah Kampung adalah Pemerintah Kampung Way Tuba.
11. Badan Permusyawaratan Kampung yang selanjutnya disingkat BPK adalah BPK Way Tuba.
12. Musyawarah Kampung adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Kampung, Pemerintahan Kampung dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Kampung untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
13. Peraturan Kampung adalah Peraturan Kampung Way Tuba.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

RuanglingkupdalamPeraturan Kampung ini, meliputi:

1. kewenangan berdasarkan hak asal-usul;
2. kewenangan lokal berskala Kampung;
3. mekanisme pelaksanaan kewenangan kampung;
4. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kewenangan kampung; dan
5.  

BAB III

KEWENANGAN KAMPUNG

BERDASARKAN HAK ASAL USUL

Pasal 3

• Kewenangan kampung berdasarkan hak asal usul terdiri atas:

1. sistem organisasi masyarakat adat;
2. pembinaan kelembagaan masyarakat;
3. pembinaan lembaga dan hukum adat;
4. pengelolaan...
5. pengelolaan tanah kas Kampung; dan
6. pengembangan peran masyarakat Kampung.

• Kewenangan berdasarkan hak asal usul hasil identifikasi dan inventarisasi:

1. menyelesaikan sengketa antar masyarakat diluar pemilikan hak-hak perdata;
2. sepembinaan ketenteraman masyarakat;
3. pencatatan dan invertarisasi kepemilikan hak atas tanah di Kampung;
4. pengamanan penetapan batas pemilikan tanah masyarakat;
5. pengembangan lembaga-lembaga keuangan Kampung;
6. pendayagunaan tanah-tanah Kampung untuk keperluan masyarakat Kampung;
7. peningkatan upaya gotong royong masyarakat;
8. pengamanan kekayaan dan aset Kampung;
9. pengembangan adat istiadat, tradisi budaya;

BAB IV

KEWENANGAN LOKAL BERSKALA KAMPUNG

Pasal 4

• Rincian Kewenangan Lokal Berskala Kampung antara lain:

1. pengelolaan tambatan perahu;
2. pengelolaan pasar Kampung;
3. pengelolaan tempat pemandian;
4. pengelolaan jaringan irigasi;
5. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Kampung;
6. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu;

1. pengembangan...
2. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
3. pengelolaan perpustakaan Kampung dan taman bacaan;
4. pengelolaan embung Kampung;
5. pengelolaan air minum berskala Kampung; dan
6.  

• pembuatan jalan Kampung antar permukiman ke wilayah pertanian.
• Kewenangan Lokal Berskala Kampung Hasil Identifikasi dan Inventarisasi:

1. pembangunan jalan-jalan Kampung;
2. pengembangan usaha ekonomi masyarakat;
3. penegakan hukum dan sistem pengamanan lingkungan;
4. Pengembangan pusat perekonomian kampung, seperti pasar kampung, Perkoprasian perbankan dan lembaga keuangan lainnya;
5. pemanfaatan sumber daya alam bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
6. pelestarian lingkungan kampung;
7. pengelolaan pendidikan nonformal;
8. pengembangan industri rumah tangga;
9. kerjasama pemasaran produk pertanian;
10. penanganan kebakaran lahan;
11. pengelolaan sarana, prasarana dan asset kampung;
12. pengelolaan sarana dan prasarana olahraga kampung
13. penanggulangan bencana skala lokal;

BAB V

PENDANAAN

Pasal 5...

Pasal 5

Pendanaan untuk pelaksanaan penataan kewenangan kampung dibebankan pada:

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung; dan
2. Sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PUNGUTAN

Pasal 6

• Kampung dapat melaksanakan pungutan dalam rangka peningkatan pendapatan asli Kampung sesuai dengan kewenangan Kampung berdasarkan peraturan perundang-undangan.
• Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Kampung.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Kampung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kampung ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kampung Way Tuba

Ditetapkan di Way Tuba

pada tanggal                2019

            KEPALA KAMPUNG WAY TUBA,

       JONI EFFENDI

Diundangkan di Way Tuba

pada tanggal                    2019

SEKRETARIS KAMPUNG WAY TUBA,

                ANDI SAPUTRA

LEMBARAN KAMPUNG WAY TUBA  TAHUN 2019 NOMOR 4

NOMOR REGISTER PERATURAN KAMPUNG WAY TUBA KECAMATAN GUNUNG LABUHAN KABUPATEN WAY KANAN: